Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Desember, 2023

AKSES LOKAL DALAM KEBIJAKAN NASIONAL MELALUI DEWAN PERWAKILAN DAERAH

  AKSES LOKAL DALAM KEBIJAKAN NASIONAL MELALUI DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pergerakan reformasi pada tahun 1998 seringkali dipandang sebagai sebuah proses dinamika dalam perkembangan negara Indonesia, hal tersebut dikarenakan tuntutan reformasi secara langsung merupakan tuntutan rakyat. Tuntutan-tuntutan tersebut tentu saja dapat dipandang sebagai konsekuensi dari pergerakan reformasi itu sendiri yang akan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial politik yang terjadi di masyarakat. Selain itu reformasi juga dapat dijadikan sebagai media koreksi untuk mengembalikan arah pembangunan dan perjalanan bangsa Indonesia pada the right track . Salah satu upaya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan reformasi tersebut adalah melalui pembaharuan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi dan pedomana dasar penyelenggaraan negara. Pembaharuan UUD 1945 dengan empat kali amandemen selain untuk menyempurnakan konstitusi negara, juga memperkuat sendi-sendi berdirinya suatu negara. B...

KONVENSI KETATANEGARAAN SEBAGAI PENGUAT BUDAYA BANGSA INDONESIA

  KONVENSI KETATANEGARAAN SEBAGAI PENGUAT BUDAYA BANGSA INDONESIA Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dasar bagi bangsa Indonesia. Sebagai sebuah negara hukum pastinya memiliki sumber asal muasal dari suatu nilai dan norma tertentu yang nantinya dijadikan rujukan dalam pembentukan hukum yang dinamakan sebagai sumber hukum. Setiap bidang hukum memiliki sumber hukum yang berbeda antara satu dan lainnya baik dalam hukum pidana, perdata maupun ketatanegaraan. Menurut Jimly Assiddie dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”, dalam bidang hukum tata negara ( constitutional law) , pada umumnya memiliki beberapa sumber hukum yaitu undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan tertulis, yurisprudensi, hukum internasional tertentu, doktrin ilmu hukum tata negara, dan konvensi ketatanegaraan. Konvensi ketatanegaraan atau constitutional convention merupakan istilah ...